iup batubara. Sampai denganBertujuan untuk meningkatkan pengawasan atas kegiatan penjualan batubara secara online dengan lebih mudah, akurat, cepat, dan lebih transparan Dokumen Batubara Dokumen Mineral IUP OPK Angkut JualKepala Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara (Minerba), Hendriansyah ST, MSi menegaskan sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 159, bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat. iup batubara

129,93. 386 IUP. Sementara itu, dalam Diktum Ketiga aturan ini disebutkan: Dalam pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dan kedua, Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM dapat menetapkan persyaratan dan ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUP mineral logam. laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negaraDirektorat Jenderal Mineral dan Batubara terus melaksanakan penyempurnaan data pengusahaan mineral dan batubara. IUP batu bara ini telah berstatus operasi produksi di luas lahan 4. Berapa besar sumber daya mineral dan batubara yang dibutuhkan di dalam negeri dan ekspor, dapat menjadi salah satu dasar. 254 Ha), 271 IUP di pertambangan Batubara (914. 1459 /. Permohonan Izin IUP Baru, IUP Perpanjangan OP dan IUP Peningkatan Tahap ke OP mulai tanggal 2 Januari 2023 dilakukan melalui OSS BKPM melalui laman oss. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: IUP Operasi Produksi. 26 3 PT. Berikut ini daftar 5 perusahaan penguasa batu bara terbesar di Kalsel sebagaimana dirangkum pada Selasa (19/1/2021): 1. 32 Tahun 2004 yang pengaturannya berdasarkan UU otonomi daerah. Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan. JAKARTA – Potensi sumber daya alam (SDA) Kalimantan Utara (Kaltara) yang begitu menjanjikan khususnya pada bidang pertambangan. Jumlah itu terdiri dari 306 IUP Batubara 306 seluas 9. Lebih lanjut, Industri Pertambangan Batubara yang diharuskan memenuhi ketentuan PP Nomor 15 Tahun 2022 adalah setiap industri pemegang izin di bidang Usaha Pertambangan berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan PKP2B. 3. Pertama, jumlah izin baik mineral dan batubara, semestinya ada di tangan Kementerian ESDM. LEBAK, TitikNOL – Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kecamatan Bayah yang dimiliki oleh tiga Perusahaan yakni PT. Per 2023-09-25. Harga. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4. JENIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Pasal 5 (1) IUP di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri dari a. Sedangkan terhadap permohonan IUP untuk komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, atau komoditas batuan hanya memerlukan surat. Izin Usaha Tujuh Perusahaan Tambang Sumsel Dicabut. Mengacu pada UU No. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 11. 107. b. IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. ESDM One Map - Mineral dan BatubaraIPR, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Pengangkutan, dan Penjualan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan usaha ini diatur oleh pemerintah dalam pengelolaannya. format penyusunan rkab tahunan untuk iup operasi produksi atau iupk operasi produksi komoditas mineral logam kepmen esdm 1806 k 30 mem 2018-3. go. IUP PT NAL ini sebelumnya juga sudah memperoleh perpanjangan IUP dari Wali Kota Sawahlunto Amran Nur dengan No. “PP ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari. permohonan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara yang telah diterima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, tetap dapat diproses penyelesaiannya dengan ketentuan: 1) wajib. Jangka waktu IUP OPK untuk Pengangkutan dan Penjualan diberikan paling lama 5 tahun. Dalam surat yang diterima CNBC Indonesia itu juga mengatakan, bahwa pencabutan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dilakukan atas pemegang. 10 Juli 2021, 04. 22 Tahun 1999 dan UU No. Kegiatan usaha ini diatur oleh pemerintah dalam pengelolaannya. Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba lama), dikatakan bahwa Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. 000,00 IUP Operasi Produksi No. 5%. IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 68 ayat 1 PP 96/2021): BUMN; BUMD; atau. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK diatur dalam Pasal 75 Revisi UU Minerba. Laporan Triwulan I/II/III/IV IUP Batubara/ Aspal -- Hal. Kualitas batubara pada Formasi Lati sebagaimana tabel 2 berikut :2) PKP2B/IUP/IUPK Komoditas Batubara a) PKP2B atau IUPK b) IUP Penanaman Modal Asing (PMA) c) IUP terbitan/pengawasan daerah 3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) di keluarkan Provinsi: a) Komoditas Batubara; dan b) Komoditas Mineral 4) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian (IUP OPK. Tujuan dariTarif royalti pemegang PKP2B atau generasi 1, 2, dan 3 sebesar 13. Dec 17, 2021 · Apa Itu IUP? Menurut pasal 1(7) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola penambangan batubara di Kalimantan Timur perlu diperbaiki dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. go. Hingga 2021, ada 66 perusahaan batubara beroperasi dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP); b. Batu bara dengan kadar > 5. Sebelas pekerja tewas tertimbun di lokasi penambangan batubara liar di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan [Sumsel], Rabu [21/10/2020]. Produksi batubara Kalimantan Selatan tahun 2013 sebesar 162. 01: 70501664. Pada rentang bulan Februari 2022, pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai merealisasikan rencana pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP) mineral dan batubara di Indonesia. Data pengusahaan lainnya adalah 31 Kontrak Karya, 67 PKP2B, 692 IUJP, 770. •Kerugian negara antara lain karena royalti dan iuran tetap tidak dibayarkan sebesar Rp 48, 4 miliarPerpanjangan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara menjadi salah satu topik krusial dalam kegiatan usaha pertambangan. 952 IUP komoditas batubara. 968,80 4. 6 Juta Metrik Ton. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain. Dasar Hukum Feb 16, 2022 · Daftar Lengkap 180 IUP Mineral dan Batu Bara yang Dicabut Pemerintah. Keputusan akhir dari hasil revisi Peraturan Pemerintah. Pit 1 yang telah dilakukan eksploitasi selama 4 bulan dan telah memprodusi batubara sekitar ± 50. PadaBisnis. 000. COM, JAMBI - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi mencatat, hingga saat ini ada 144 memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani Direksi/ Ketua/ Pemimpin;Besaran tarif royalti baru bagi pemegang IUP batubara yang sedang dikaji adalah 10-13. IUP atau IUPK Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap: 1. id. (ii) IUP Eksplorasi Batubara (7 tahun) terdiri dari Penyelidikan Umum (1 tahun), Eksplorasi (2 tahun + 2x1 tahun) dan Studi Kelayakam (2 tahun) (iii)IUP Operasi Produksi mineral dan Batubara (20 tahun + 2 x 10 tahun) terdiri dari konstrulsi (3 tahun) dan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan (17 tahun). c. ESDM One Map - Mineral dan Batubara dari 3. Lokasi/Wilayah IUP Jumlah IUP Luas Wilayah (Ha) 1. 500. Surat penolakan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Sebanyak 2 lokasi IUP berada di Kalimantan Selatan, sedangkan 1. Sebagai pembeli batubara mentah, kita wajib bayar pph 22. 6. Ini juga berlaku bagi mineral logam dan batubara,” paparnya. Feb 11, 2022 · Bisnis. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/10”), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan. Izin Pertambangan Rakyat, yang. Tindakan tersebut merupakan bagian dari kelanjutan rencana yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), diatur bahwa para pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha di bidang. 000 (lima belas ribu) hektare. lokasi kabupaten barito timur, kalimantan tengah nama kp izin usaha pertambangan (iup) lokasi lahan luas lahan kawasan hutan deposit batubaraterukur deposit batubara terunjuk deposit batubara tereka stripping ratio (sr) target produksi batubara data singkapan data boring kalori batubara (adb) jalan hauling ke jetty cv. Saat ini, tarif IUP batubara mengacu pada PP Nomor 9 tahun 12 adalah sebesar 3-7%, sesuai dengan kandungan kalori, sedangkan tariff untuk PKP2B adalah 13,5%. Selain itu, PNBP dari net income after tax dikunci pada tarif 4%. atau batubara dengan menggunakan tongkang (barge) dari pelabuhan muat akhir milik pemegang IUP atau IUPK mineral atau batubara menuju lokasi Free On Board di atas Kapal pengangkut (vessel) atau pelabuhan bongkar, meliputi biaya sewa kapal tunda, biaya tongkang, dan/atau biaya jasa alur (channel fee) termasuk di dalamnya pajak 16. PRIMA BARA MAHADANA Batubara 2. Daftar CNC ke-25 & IUP yang Dicabut. Produksi Total tahun 2014 dari IUP OP adalah sebesar 5. 3. Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah merespon isu. 136 Ha), 14 IUP di pertambangan Tembaga (51. 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014. Jika NPWP perusahaan sudah terdaftar di MODI, maka akan tampil Nomor Perizinan dan Kodedaftar pemegang iup batubara yang telah mendapat sertifikat iup cnc. Dalam hal perusahaan Anda akan menjadi trader batu bara maka menggunakan nomor KBLI 46610. Baca juga: 4 Orang Kaya Pemilik Rumah Sakit Mewah di. Pemerintah akan menaikkan tarif royalti batubara. Sumber: ESDM Provinsi Kalimantan Tengah. batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Eksplorasi diberikan oleh Menteri apabila: a. Namun Singgih mengingatkan perihal pencabutan IUP ini juga harus memperhatikan beberapa hal penting. IUP Batu Bara. Disamping itu terdapat beberapa proyek batubara yang saat ini dalam tahapan eksplorasi (IUP eksplorasi). Bila dirincikan per jenis tambangnya, terdapat 306 IUP batubara yang dicabut dengan luas areal sekitar 909 ribu hektar. 000 (lima puluh ribu) hektare. Kaltim Jaya Bara. 11 Tahun 1967 dan masih berlaku saat diberlakukan otonomi daerah berdasarkan UU No. Sebelum membahas perbedaan antara IUP dan IUPK, terlebih dulu harus mengetahui tahapan dasar untuk memperoleh keduanya. Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan Gubernur terhadap status Clean and Clear (CnC). Feb 15, 2022 · Siaran Pers Jakarta,15 Februari 2022 Kementerian Investasi Cabut 180 IUP Mineral dan Batu Bara Jakarta, 15 Februari 2022- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Jul 12, 2022 · Dalam peraturan pemerintah persyaratan untuk memperoleh IUP atau syarat pengajuan izin galian diatur dalam Pasal 23 PP No. 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014. Pencabutan. 065 IUP yang terdiri dari 306 IUP batubara dengan luas lahan 909. [5] IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 708,3 hektar. Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ); C. Informasi yang diperoleh,. c. Pada rentang bulan Februari 2022, pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai merealisasikan rencana pencabutan Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Form SSBP 421311 . Pada tahun ini, ABMM berencana akan memproduksi batubara dengan kalori 4. 078 Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP Minerba). Sementara komoditas batubara dikenal dengan istilah pengembangan dan pemanfaatan. Baru diakuisisi PLN Batubara pada 8 Januari 2019 dengan pasar utama batu bara adalah PLTU IPP Jawa 7 dan PLTU milik PT PLN (Persero). Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan Pengusahaan mineral logam atau batubara Jan 19, 2021 · Disamping itu terdapat beberapa proyek batubara yang saat ini dalam tahapan eksplorasi (IUP eksplorasi). Pencabutan ini ditengarai akibat seratusan perusahaan tersebut tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana mestinya. Jan 25, 2022 · Apa Itu IUP? Menurut pasal 1(7) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. 2-55/bup/2010 47. Laporan Triwulan Statistik Kecelakaan Tambang dan Kejadian Berbahaya -- Hal. PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4 OF 2009 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING Table of Contents Pasal / Article. Amanah Anugerah Adi Mulia Kalimantan Tengah IUP_BB06_AMANAHANUGRAH 7. a. Supra Bara Energy, PT. 061 IUP Mineral Logam dan Batubara, 543 IUP Mineral Non Logam dan Batubara serta 16 IPR. 2 2/bb/03/2012 sumber daya energi, pt eksplorasi 540/06/kep/d. Sumatera Barat. 100 naik dari 7% menjadi 13,5%. Nikel sebanyak 106 IUP atau 182 ribu hektar. Sementara, perusahaan yang IUP-nya diakhiri dikarenakan izinnya telah selesai masa berlakunya. 3. 11. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL & BATUBARA. IUP/KK/PKP2B/IUPK/IPR. Apr 18, 2020 · Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (IUP OPK) untuk Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yangmdiberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. selanjutnya disingkat IUP, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, Badan Usaha, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 000. Penyebaran dan keberadaan awal formasi batubara dapat kita ketahui dengan kegiatan pemetaan geologi dan. p. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian yang telah memenuhi DMO Batubara tahun 2021 sebesar 100% atau. Perjanjian kerja sama penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam. Dana Bagi Hasil. Tanah. Menurut UU No. Click to buy mining concession map and coordinates for $50. Mitra Genesaret Energi dan PT. 1. mengacu pada Surat Dirjen Mineral dan Batubara nomor. 2. Saat ini kegiatan rekonsiliasi data berhasil mengumpulkan data dari 1108 perusahaan atau sekitar 54% total jumlah IUP/PKP2B batubara di Indonesia. 078 Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik perusahaan pertambangan mineral maupun perusahaan. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10. Apa Itu IUP? Menurut pasal 1(7) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. 000. Pasal 63 . 183,70 3. 351 Tahun 2009 23-11-09 s/d 12-03-28 27 4 PT. Apabila diperlukan, pemerintah daerah provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. . Sementara itu Gubernur NTB melalui Surat Nomor 540/271/ESDM/2020 tangal 11 Agustus 2020 menyampaikan permakluman kepada Bupati dan Walikota di Provinsi NTB terkait hal.